Artikel Koperasi Terbaru Oktober 2018
Tugas
softskill Ekonomi Koperasi
UNIVERSITAS
GUNADARMA
Nama : Rafika Desi Fianti
NPM : 15216951
Kelas : 3EA17
Mata Kuliah:
Ekonomi Koperasi
1. Kemenkop dan UKM Dorong Koperasi Jadi Lembaga Formal Pembiayaan
UMK
Jum'at, 27 Juli 2018 - 11:46 WIB
Kementerian Koperasi dan UKM memberikan akses pembiayaan dan
bantuan modal awal usaha kepada 11.668 Usaha Mikro Kecil (UMK) di provinsi
Kepulauan Riau (Kepri).
BATAM - Kementerian
Koperasi dan UKM memberikan akses pembiayaan dan bantuan modal awal usaha
kepada 11.668 Usaha Mikro Kecil (UMK) di provinsi Kepulauan Riau
(Kepri).
Deputi Bidang Pembiayaan KUKM RI, Yuana Sutyowati, dalam acara Forum Konsultasi Penguatan Peran Koperasi sebagai Lembaga Pembiayaan Formal bagi Usaha Mikro Kecil, di Batam, Kamis (26/7/2018), mengatakan bahwa pemberian akses pembiayaan dan bantuan modal awal usaha ini merupakan bagian dari program prioritas di bidang pembiayaan dalam rangka pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).Batam merupakan wilayah kepulauan terluar dan perbatasan yang menjadi wilayah prioritas untuk diperhatikan.
Yuana menegaskan, pemberian akses pembiayaan ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Deputi Bidang Pembiayaan melalui sinergi dengan Walikota Batam dan dukungan Komisi VI DPR RI untuk mengembangkan dan memberdayakan UMK agar mampu berkembang dan berdaya secara mandiri.
“Peran KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS Kop sangat strategis sebagai solusi untuk perluasan akses UMKM terhadap permodalan,” cetus Yuana.
Pasalnya jumlahnya secara nasional cukup signifikan, yaitu 79.543 unit. Jumlah itu terdiri dari atas 19.767 KSP/KSPPS dan 59.776 USP/USPPS dengan jumlah anggota 26 juta (41,34 %) dari total pelaku UMKM seluruh Indonezia (62,9 juta).
Yuana berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan program dan rekomendasi pemantapan program penguatan peran KSP USP Kop dan KSPPS sebagai lembaga pembiayaan formal.
Menurutnya saat ini fungsi intermediasi lembaga keuangan kurang optimal. Sejumlah kendalanya antara lain infrastrusktur jasa keuangan belum menjangkau tingkat bawah atau UMK. Akses UMKM terhadap sumber daya produktif pun saat ini masih terbatas. Data Bank Indonesia 2017 menunjukkan, saat ini baru 19,98 % UMK yang tercatat sebagai debitur, dan 25,6 % untuk pemilik rekening.
Dukungan DPR
Anggota Komisi VI DPR RI Nyak Kadir menyatakan dukungannya atas langkah-langkah strategis Kemenkop dan UKM dalam upayanya memberdayakan UMK melalui koperasi, khususnya dalam hal akses pembiayaaan.
"Koperasi dan UMK itu saling terkait, di mana UMK adalah pelaku usaha dan koperasi adalah badan hukumnya," katanya.
Deputi Bidang Pembiayaan KUKM RI, Yuana Sutyowati, dalam acara Forum Konsultasi Penguatan Peran Koperasi sebagai Lembaga Pembiayaan Formal bagi Usaha Mikro Kecil, di Batam, Kamis (26/7/2018), mengatakan bahwa pemberian akses pembiayaan dan bantuan modal awal usaha ini merupakan bagian dari program prioritas di bidang pembiayaan dalam rangka pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).Batam merupakan wilayah kepulauan terluar dan perbatasan yang menjadi wilayah prioritas untuk diperhatikan.
Yuana menegaskan, pemberian akses pembiayaan ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Deputi Bidang Pembiayaan melalui sinergi dengan Walikota Batam dan dukungan Komisi VI DPR RI untuk mengembangkan dan memberdayakan UMK agar mampu berkembang dan berdaya secara mandiri.
“Peran KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS Kop sangat strategis sebagai solusi untuk perluasan akses UMKM terhadap permodalan,” cetus Yuana.
Pasalnya jumlahnya secara nasional cukup signifikan, yaitu 79.543 unit. Jumlah itu terdiri dari atas 19.767 KSP/KSPPS dan 59.776 USP/USPPS dengan jumlah anggota 26 juta (41,34 %) dari total pelaku UMKM seluruh Indonezia (62,9 juta).
Yuana berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan program dan rekomendasi pemantapan program penguatan peran KSP USP Kop dan KSPPS sebagai lembaga pembiayaan formal.
Menurutnya saat ini fungsi intermediasi lembaga keuangan kurang optimal. Sejumlah kendalanya antara lain infrastrusktur jasa keuangan belum menjangkau tingkat bawah atau UMK. Akses UMKM terhadap sumber daya produktif pun saat ini masih terbatas. Data Bank Indonesia 2017 menunjukkan, saat ini baru 19,98 % UMK yang tercatat sebagai debitur, dan 25,6 % untuk pemilik rekening.
Dukungan DPR
Anggota Komisi VI DPR RI Nyak Kadir menyatakan dukungannya atas langkah-langkah strategis Kemenkop dan UKM dalam upayanya memberdayakan UMK melalui koperasi, khususnya dalam hal akses pembiayaaan.
"Koperasi dan UMK itu saling terkait, di mana UMK adalah pelaku usaha dan koperasi adalah badan hukumnya," katanya.
Senator dari Kepri ini
menegaskan dukungannya terhadap tumbuhnya wirausaha pemula (WP) yang tentunya
memberikan kontribusi pada turunnya angka pengangguran, penyerapan tenaga kerja
dan pada akhirnya berujung pada peningkatan petumbuhan ekonomi dan pemerataan
kesejahteraan yang berkeadilan.
Salurkan Dana Bergulir
Kota Batam merupakan kota dengan letak yang strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang dekat dan berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.
Walikota Batam Muhamad Rudi mengatakan, sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Pertumbuhan ekonom Batam di atas perumbuhan ekonomi nasional. Pada 2014-2017, ekonomi Batam tumbuh masing-masing 7,2 %, 6,62 %, 6,63 %, dan 6,20 %. Tahun 2018, perekonomian Batam diperkirakan tumbuh 6,44 %.
Salurkan Dana Bergulir
Kota Batam merupakan kota dengan letak yang strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang dekat dan berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.
Walikota Batam Muhamad Rudi mengatakan, sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Pertumbuhan ekonom Batam di atas perumbuhan ekonomi nasional. Pada 2014-2017, ekonomi Batam tumbuh masing-masing 7,2 %, 6,62 %, 6,63 %, dan 6,20 %. Tahun 2018, perekonomian Batam diperkirakan tumbuh 6,44 %.
Terkait pengembangan
Koperasi dan UMKM di Batam, Rudi menjelaskan, Kota Batam memiliki lembaga dana
bergulir yang disalurkan oleh badan keuangan dan aset daerah kota Batam melalui
Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sampai Juni 2018, UPT fasilitasi dana bergulir sudah
menyalurkan kredit Rp 79 miliar pada 2.127 UKM, 140 Koperasi dan 80 Unit Simpan
Pinjam.
Adapun jumlah koperasi di Batam tercatat 1.004 Koperasi terdiri dari 4 KUD, 31 Kopontren, 40 Kopnatel, 10 Kopkar, 68 KPRI, 10 koperasi fungsional TNI/ Polri, 5 Koperasi Perumahan, 26 Kopwan, 9 Kopetal, 16 Koperasi Pasar dan 605 Koperasi lainnya.
Adapun jumlah koperasi di Batam tercatat 1.004 Koperasi terdiri dari 4 KUD, 31 Kopontren, 40 Kopnatel, 10 Kopkar, 68 KPRI, 10 koperasi fungsional TNI/ Polri, 5 Koperasi Perumahan, 26 Kopwan, 9 Kopetal, 16 Koperasi Pasar dan 605 Koperasi lainnya.
Walikota menegaskan,
usaha rakyat sudah seharusnya didukung dan dibantu serta diberikan ruang
seluasnya, karena mampu menopang ekonomi nasional, dan membuka lapangan kerja.
(akn)
2.
Inovasi
Anggota Koperasi Wanita di Malang Berbisnis dari Rumah
15 Okt 2018, 04:00 WIB
Aplikasi SBW Mobile yang bisa jadi peluang
usaha bagi anggota Kopwan Setia Budi Wanita Malang, Jawa Timur
(Liputan6.com/Zainul Arifin)
Liputan6.com, Malang - Erika
Tidar Kusumawati berdiri di depan etalase, di rumahnya Jalan Prenjak Timur,
Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Sore itu, ia sibuk melayani beberapa pelanggan
yang datang membeli pulsa telepon seluler pra bayar maupun token listrik.
Di rumahnya, salah satu kampung padat penduduk di Kota Malang. Erika
membuka layanan pembelian pulsa serta loket pembayaran online dengan sistem
Payment Point Online Bank (PPOB). Para pelanggannya sebagian besar adalah para
tetangga di kampung.
"Biasanya mulai ramai datang ke sini sejak sore sampai
malam," kata Erika di Malang, Sabtu, 13 Oktober 2018.
Ia melayani pelanggan dengan SBW Mobile, aplikasi berbasis
android yang diinstal pada telepon cerdas miliknya. Aplikasi itu disediakan
Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita (Kopwan SBW) Malang, Jawa Timur
untuk diunduh para anggotanya.
"Mulai usaha ini sejak Juli lalu, tepat setelah aplikasi
diluncurkan koperasi," tutur Erika yang sudah tiga tahun jadi anggota
koperasi tersebut.
Pada aplikasi SBW Mobile memang dilengkapi sejumlah fitur.
Meliputi layanan pembelian token listrik, bayar tagihan air PDAM, rekening
listrik, Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, isi pulsa, paket
data, mengecek total tagihan dan lain sebagainya.
Ada layanan top up untuk mengisi saldo. Duit yang digunakan
untuk top up bersumber dari simpanan mana suka harian (Simara) anggota
koperasi. Simara layaknya tabungan, tak ada batas setoran dan bisa diambil
kapanpun termasuk mengisi saldo aplikasi.
"Semua transaksi saya langsung ke koperasi dengan duit
Simara itu. Kalau tidak lewat koperasi ya bisa repot karena harus satu per satu
mengurus layanannya," ujar Erika.
Setiap bulan, nilai transaksi pembelian pulsa maupun pembayaran
online yang dilayani Erika bisa mencapai Rp 8 juta – Rp 10 juta. Dari seluruh
transaksi digital itu, ada keuntungan 15 persen – 20 persen yang didapat.
"Lumayan penghasilan tambahan. Kalau dari pembagian sisa
hasil usaha koperasi hanya dapat sedikit karena memang jarang pinjam,"
ujar Erika.
Meski demikian, satu yang belum ada dalam aplikasi ini adalah
layanan pembayaran iuran anggota termasuk transaksi pinjaman. Pengembangan
aplikasi ini yang jadi pekerjaan berikutnya pengurus Kopwan SBW Malang, Jawa Timur, berikutnya.
KSU SBW Malang, Jawa Timur, menyediakan SBW Mobile dan bisa
diunduh gratis. Namun, hanya bisa diaktifkan oleh mereka yang tercatat sebagai
anggota koperasi saja. Ada admin yang akan mengaktifkan aplikasi setelah
memasukkan kode tertentu milik anggota koperasi.
"Kalau
mau menggunakan aplikasi ini ya harus lebih dulu mendaftar jadi anggota
kami," kata Sri Untari, Ketua Koperasi Setia Budi Wanita Malang, Jawa
Timur.
Dari
total 9.400 anggota koperasi, memang baru separuh di antaranya memiliki telepon
cerdas berbasis android. Mereka yang belum punya akan difasilitasi koperasi,
disediakan di gerai dengan cara mengangsur. Sejak aplikasi ini diluncurkan,
sudah diunduh sekitar seribu kali.
"Selain
memudahkan anggota bertransaksi, aplikasi ini bisa jadi peluang bisnis.
Sekarang baru anggota usia muda yang sudah memanfaatkannya untuk buka
usaha," tutur Untari.
Nilai
transaksi keuangan memanfaatkan aplikasi itu diperkirakan baru mencapai puluhan
juta rupiah per bulan. Ada skema dari tiap transaksi itu, dari keuntungan yang
didapat koperasi, 50 persen akan dikembalikan pada anggota dalam bentuk
pembagian sisa hasil usaha.
"Kalau
yang memanfaatkan untuk usaha ya tentu mereka mendapat keuntungan lebih,"
ujar Untari.
Pengurus
koperasi menginginkan layanan dalam aplikasi ini bisa lebih lengkap lagi.
Misalnya, memfasilitasi transaksi iuran maupun pinjaman anggota secara digital.
Termasuk pelaporan berkala perkembangan koperasi pada anggota diharapkan juga
bisa disajikan.
"Itu
yang masih jadi harapan kami. Bahkan kalau bisa jadi pasar online, tempat para
anggota memasarkan produk usaha mereka," kata Untari.
Sebelum
era digital, anggota didorong berwirausaha seperti berjualan makanan, kerajinan
dan lain sebagainya. Agar punya ekonomi tambahan, tak hanya mengandalkan
pendapatan suami. Spiritnya, agar perempuan mandiri, rasional dalam mengelola
keuangan.
"Sekarang
kami bikin model digital, agar para perempuan terutama ibu rumah tangga buka
usaha dari situ. Cukup dalam genggaman, bisa bekerja tanpa perlu meninggalkan
rumah," ujar Untari.
Perkembangan Koperasi
Sri Untari, Ketua Kopwan Setia Budi Wanita Malang
(Liputan6.com/Zainul Arifin)
Untuk jadi anggota KSU SBW Malang, ada pendidikan berjenjang
yang harus ditempuh. Mulai pengenalan profil organisasi koperasi itu sampai
pelatihan sistem tanggung renteng. Setelah itu, pengajuan pinjaman anggota bisa
dicairkan. Agar tak konsumtif memakai pinjaman.
"Kalau
mau jadi pengurus, harus jadi pengawas lapangan dulu. Mendampingi beberapa
kelompok kecil koperasi," kata Untari.
Koperasi
Setia Budi Wanita Malang termasuk salah satu koperasi tertua di Malang.
Didirikan pada 1977 oleh Mursia Zaafril Ilyas, seorang mantan sekretaris Bung
Karno, ajudan Bung Hatta dan murid dari Sjahrir. Pada pertengahan 1980-an,
sudah memiliki 5 ribu anggota.
Sempat
jatuh pada awal 1990-an hingga tersisa 360 anggota. Namun, perlahan bangkit
menerapkan sistem tanggung renteng pada 2002. Sistem yang kemudian diterapkan
secara nasional. Koperasi ini mencapai puncaknya pada 2012, masuk 100 koperasi
besar di Indonesia.
Nilai
asetnya saat ini mencapai Rp 90 miliar dengan volume usahanya pada 2018 ini
ditaksir menembus Rp 127 miliar. Di gedung koperasi, ada swalayan jadi salah
satu lini usaha. Serta menyediakan ruang pamer usaha kecil menengah produksi
anggota.
Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang, Tri Widyani mengatakan,
ada program untuk mengembangkan koperasi dengan inovasi teknologi seperti yang
diterapkan KSU SBW Malang, Jawa Timur.
"Sudah
ada beberapa pelatihan yang diberikan. Agar bisa memanfaatkan teknologi
informasi untuk merekrut anggota sampai memasarkan produk mereka," ujar
Tri Widyani.
Jumlah
koperasi di Kota Malang ada lebih dari 700 koperasi. Tapi yang aktif dengan
menggelar rapat anggota tahunan sampai pembagian SHU hanya 425 koperasi dengan
total anggotanya 123.969 orang. Volume usaha seluruhnya sampai Oktober 2018
mencapai Rp 543.157.028.898.
Secara
keseluruhan, ada pasang surut koperasi di kota ini. Pada 2017 lalu misalnya,
total nilai volume usaha seluruh koperasi itu bisa mencapai Rp 1,7 trilyun.
"Memang fluktuatif. Ini jadi pekerjaan kita untuk lebih meningkatkan
lagi," kata Tri Widyani.
3. 4 Tahun
Jokowi-JK
Pemerintah Sudah Bubarkan 40.000 Koperasi
Selfie
Miftahul Jannah – detikFinance
Rabu, 24
Okt 2018 18:27 WIB
Jakarta -
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menjelaskan,
sepanjang empat tahun ini sudah ada 40.013 koperasi yang di bubarkan
pemerintah.
Hal ini membuat jumlah koperasi di Indonesia menjadi sedikit, ia memaparkan alasan dari pembubaran yang dilakukan merupakan langkah efisiensi dari peningkatan kualitas koperasi.
"Kuantitas nggak banyak tapi kualitas. Orientasinya kualitas. Bukan sekedar bangun (banyak koperasi)," kata dia dalam acara 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018).
Hal ini membuat jumlah koperasi di Indonesia menjadi sedikit, ia memaparkan alasan dari pembubaran yang dilakukan merupakan langkah efisiensi dari peningkatan kualitas koperasi.
"Kuantitas nggak banyak tapi kualitas. Orientasinya kualitas. Bukan sekedar bangun (banyak koperasi)," kata dia dalam acara 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018).
Ia menjelaskan, ada juga 19.843 yang saat ini
masuk dalam tahap perbaikan dan sinkronisasi data. Artinya tengah dikaji oleh
Kementerian Koperasi dan UKM.
Hingga saat ini ada sekitar 152.714 koperasi aktif. Secara spesifik ia menyebut dari jumlah koperasi yang aktif, ada 80.008 koperasi rajin melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT)
"Harapannya tahun depan semua sudah RAT," kata dia.
Sementara itu mengenai penyaluran KUR melalui koperasi ia menjelaskan, hingga saat ini baru ada tiga koperasi yang sudah bisa menyalurkan KUR dari pemerintah. Satu diantaranya merupakan koperasi besar yang ada di Nusa Tenggara Timur.
"Baru ada tiga karena kan itu harus sinkron data dengan BI, yang mengajukan banyak. Tahun ini malah ada yang daftar untuk penyalur KUR sebanyak 32 koperasi cuma harus diseleksi lagi," kata dia.
Hingga saat ini ada sekitar 152.714 koperasi aktif. Secara spesifik ia menyebut dari jumlah koperasi yang aktif, ada 80.008 koperasi rajin melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT)
"Harapannya tahun depan semua sudah RAT," kata dia.
Sementara itu mengenai penyaluran KUR melalui koperasi ia menjelaskan, hingga saat ini baru ada tiga koperasi yang sudah bisa menyalurkan KUR dari pemerintah. Satu diantaranya merupakan koperasi besar yang ada di Nusa Tenggara Timur.
"Baru ada tiga karena kan itu harus sinkron data dengan BI, yang mengajukan banyak. Tahun ini malah ada yang daftar untuk penyalur KUR sebanyak 32 koperasi cuma harus diseleksi lagi," kata dia.
sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4271469/pemerintah-sudah-bubarkan-40000-koperasi





Comments
Post a Comment